Ongkos Naik Haji 2026 Jemaah Bayar Rp54 Juta Setelah Ketok Palu

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2026 sebesar Rp87.409.365. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp2,8 juta dibandingkan dengan biaya pada tahun 2025, membuat ibadah haji semakin terjangkau bagi jamaah.

Rapat yang diadakan oleh Panitia Kerja (Panja) Haji ini dipimpin oleh Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR. Dalam pertemuan tersebut, juga hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai perwakilan pemerintah, yang memberikan informasi penting mengenai struktur biaya haji tahun depan.

“Apakah keputusan ini disetujui?” tanya Abdul Wachid dalam rapat itu. Ia menegaskan pentingnya penurunan biaya haji bagi masyarakat, terutama bagi jamaah yang ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima ini.

Rincian Biaya Ibadah Haji Tahun 2026

Dari total biaya BPIH yang disepakati, tidak semua beban ditanggung oleh jamaah haji. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar oleh setiap jamaah adalah Rp54.193.807.

Sisa biaya sebesar Rp33.215.559, yang berkontribusi sekitar 38 persen, akan diambil dari nilai manfaat pengelolaan haji oleh BPKH. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meringankan beban jamaah dalam menyukseskan ibadah haji.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa penurunan biaya ini adalah hasil efisiensi yang dilakukan dari berbagai komponen biaya. Hal ini termasuk negosiasi ulang harga layanan haji di Arab Saudi dan optimalisasi penggunaan dana haji yang ada.

Dampak Penyesuaian Biaya Terhadap Jamaah Haji

Sebelum keputusan ini, pemerintah mengusulkan tarif Bipih untuk tahun 1447 H atau 2026 M mencapai Rp54,92 juta. Dengan penyesuaian yang ada, diharapkan akan ada lebih banyak jamaah yang mampu mengikuti ibadah haji tahun ini.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dan keberlanjutan dana haji untuk tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian, anggaran yang ada tetap dapat menjaga kestabilan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya.

Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada aspek layanan yang diterima oleh jamaah. Dengan penyesuaian biaya ini, mereka berusaha untuk menjaga kualitas pelayanan tanpa harus membebani jamaah lebih jauh.

Kesiapan dan Rencana Penyelenggaraan Haji 2026

Pemerintah, melalui BPKH, telah mempersiapkan berbagai aspek untuk memastikan prosesi ibadah haji berjalan lancar. Ini meliputi persiapan akomodasi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang diperlukan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Selain itu, BPKH juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana haji, agar masyarakat dapat memahami alur pembiayaan dan penggunaan dana tersebut. Melalui cara ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji semakin meningkat.

Penyelenggaraan haji merupakan momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja sama untuk memastikan setiap jamaah merasakan kenyamanan dan kemudahan selama menjalani ibadah yang sangat diidam-idamkan ini.